Jangan Nekat Deh, Ternyata Denda Akibat Sembarangan Modifikasi Motor Bisa Bikin Dompet Jebol

Gridmotor.id - Belum banyak yang tahu, jika sembarangan memodifikasi motor bisa kena denda yang bikin dompet jebol.

Ya, pasar modifikasi motor di Indonesia saat ini berkembang pesat dengan berbagai macam tampilan-tampilan keren yang biasanya diminati anak muda.

Meski begitu, tidak bisa asal memodifikasi jika tidak sesuai dengan ketentuan.

Hal ini bisa dapat dipidana atau kena denda, loh.

Baca Juga: Kecelakaan Maut! 5 Luka Parah, 1 Tewas di Tempat, Sedan Seruduk Konvoi Anak Vespa, Sopir Langsung Melarikan Diri

Baca Juga: Pemilik Moge Berani Adu? Lari 200 Kmh Mah Gampang, Honda Karisma Modifikasi Ala Fast Furious, Tabung Nos Mejeng di Depan

Peraturan terkait modifikasi motor tercantum pada Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rencang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU No. 22/2009") juncto Pasal 123 Ayat 1 huruf b, juncto Pasal 131 huruf e, PP No. 55/2012.

Baca Juga: Heboh... Yamaha MX-King Model Baru, Ada Fitur Airbag di Bagian Stangnya, Netizen: Lah Ngegasnya Gimana?

Penelitian tersebut meliputi aspek (1) rancangan teknis, (2) susunan, (3) ukuran, (4) material, (5) kaca, pintu, engsel, dan bumper, (6) sistem lampu dan alat pemantul cahaya, (7) tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Modifikasi boleh dilakukan jika sudah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

Selain itu, bengkel yang berhak memodifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Hal tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 132 Ayat 5 dan Ayat 6 PP No. 55/2012.

Baca Juga: Ada yang Tahu? Apa Sih Fungsi Serat Baja yang Ada di Slang Rem Aftermarket

Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor tersebut.

2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan yang merek dan tipenya sama.

3. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya.

Sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Baca Juga: Bikin Melongo, Modifikasi Motor Matic Disulap jadi Moge, Tampilannya Buncit Mirip Motor Gede Ini

Selain itu berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 50 Ayat 1 menjelaskan juga bahwa kendaraan yang dimodifikasi dengan perubahan tipe wajib untuk melakukan uji tipe.

Kemudian setelah melakukan uji tipe, kendaraan juga harus diregistrasi dan identifikasi ulang, sesuai yang termaktub pada Pasal 50 Ayat 3 dan 4 UU No 22 Tahun 2009.

Persyaratan lain modifikasi kendaraan bermotor yang juga harus dipenuhi adalah tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

Kendaraan bermotor yang dimodifikasi juga wajib mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca Juga: Geng Motor Sport Penimbun Bensin Premium Dijamin Melongo, Tangki Dimodif Dilarang Isi Premium

Hal itu bertujuan agar kendaraan yang dimodifikasi mendapat sertifikat registrasi uji tipe dari Kementrian Perhubungan.

Berdasarkan ketentuan di atas, pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya.

Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).