Gridmotor.id - Pengamat ekonomi mengatakan harga Pertamax harus turun namun harga Pertalite wajib naik.
BBM jenis Pertalite masih jadi perbincangan.
Khususnya mengenai isu adanya kenaikan harga Pertalite yang masih hangat jadi perbicangan para bikers.
Terakhir, ada pembatasan pembelian Pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Namun, pandangan berbeda muncul dari pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi.
Fahmi Radhi melihat adanya selisih harga yang jauh antara Pertalite dengan Pertamax.
Sekadar informasi, harga BBM Pertalite Rp7.650 per liter, sedangkan harga Pertamax Rp12.500 per liter.
Tercatat ada selisih harga Rp 4.850 per liter.
Baca Juga: Pertalite Langka di Kota Palopo Ulah Penimbun Gelap, Warga Heran dengan Polisi
"Turunkan disparitas (selisih harga) yang menganga antara harga Pertamax dan Pertalite," kata Fahmy, dikutip Tribunnews, Selasa (16/8/2022).
Fahmy menilai perlu menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan.
"Maksimal selisih harga sebesar Rp1.500 per liter," sebutnya.
Kebijakan harga tersebut, diharapkan Fahmy, akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax.
Perlu juga dilakukan komunikasi publik secara besar-besaran bahwa penggunaan Pertamax sesungguhnya lebih baik untuk mesin kendaraan dan lebih irit.
Fahmy menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hanya mengeluhkan kuota BBM subsidi jebol.
Fahmy Radhi mengingatkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas dan lugas.
"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan menghimbau saja," ucap Fahmy.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengeluhkan jebolnya kuota BBM subsidi.
Pasalnya, konsumsi BBM Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) setara dengan 73,04 persen dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga hanya tersisa 6,2 KL.
Baca Juga: Ketua Asosiasi Ojol Bilang Harus ada Penyesuaian Tarif Ojol saat Kenaikan BBM
Kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, kuota BBM subsidi pasti jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.
Tidak bisa dihindari Pemerintah akan dihadapkan pada dilemma yang sulit.
Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun.
Jika tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kerlangkaan akan terjadi di berbagai SPBU, yang berpotensi menyulut keresahan sosial.
Dalam kondisi tersebut, Menteri ESDM Arifin Tastrif hanya bisa menghimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi.
"Tasrif yang biasanya irit bicara, sekali berbicara tidak punya makna sama sekali," jelas Fahmy.
Fahmy mengatakan, hanya pembatasan yang tegas dan lugas yang dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi.
"MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi agar tepat sasaran," ungkapnya.
Karena itu, Fahmy menyarankan pemerintah segera tetapkan Perpres bahwa hanya motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan solar.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cegah Kuota BBM Subsidi Jebol, Ekonom Usul Selisih Harga Pertamax dan Pertalite Maksimal Rp 1.500