“Padahal itu negara kapitalis, masak di negara pancasila kayak kita yang semangatnya semangat gotong royong, tidak tumbuh kepedulian,” ungkapnya.
Karenanya, dia berharap perusahaan provider bisa terketuk hatinya untuk membantu pendidikan di Jakarta.
Dia yakin, pejabat perusahaan provider itu bisa berhasil mencapai puncak karir karena adanya pendidikan yang baik.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang meminta legal opinion dari lembaga vertikal.
Pendapat hukum itu diperlukan supaya proses penganggaran dana bantuan uang pangkal sekitar Rp 247 miliar kepada pelajar di sekolah swasta akibat gagal masuk di sekolah negeri tidak bermasalah.
“Ini sedang dikoordinasikan dulu dengan Kejaksaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kepolisian,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan Suharli pada Selasa (21/7/2020).
Ali mengatakan, pendapat hukum dari lembaga vertikal itu diperlukan karena DKI berencana akan membantu 126.011 pelajar memakai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Harapannya, pelajar yang gagal masuk sekolah negeri dan terdampak adanya wabah Covid-19 bisa terbantu untuk melanjutkan pendidikannya.
Baca Juga: Penting Nih, Bikers Harus Tau NISN Anaknya Saat Lulus Sekolah, Tinggal Klik Langsung Ketahuan
“Semua siswa yang tidak lolos PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) itu harus dibantu, karena mereka itu terdampak Covid-19 dan kondisi ekonomi keluarganya lagi tidak bagus,” ujar Ali.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul DPRD DKI Usulkan Paket Internet Gratis untuk Pelajar Tak Mampu di Jakarta,