Gridmotor.id - Pemerintah dinilai perlu turun tangan lantaran pengguanaan aplikasi MyPertamina dinilai justru mempersulit rakyat saat beli Pertalite.
Peryataan tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma.
Menurutnya, penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat pembelian Pertalite bakal menemui kendala besar.
Akibatnya hal tersebut akan dirasakan masyarakat langsung.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum paham dalam penggunaan aplikasi itu.
Selain itu, pengguanaan aplikasi MyPertamina belum bisa menjawab sepenuhnya agar BBM Pertalite tepat sasaran ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebabnya itu Pemerintah dinilai wajib turun tangan menuntaskan masalah pendistribusian Pertalite yang dinilainya tidak merata.
"Pertamina hanya menjalankan penugasan untuk mengadakan dan menyalurkan BBM bersubsidi hingga ke daerah terpencil. Berarti, selama ini BPH sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik," katanya dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).
Baca Juga: Lowongan Buzzer MyPertamina Viral di Media Sosial, Pertanda Rating Jeblok?
"Makanya mau pakai aplikasi baru lagi, padahal dulu sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 SPBU. Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu, berarti selama ini digitalisasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik," kata Mitha, sapaan akrabnya.
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Albi Arangga |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR