Bengkel Motor Wajib Pasang Aplikasi PeduliLIndungi, Pemilik Abai Sanksi Pidana Menanti

Gridmotor.id - Pemilik bengkel motor wajib memasang QR Code untuk aplikasi PeduliLindungi.

Barcode tersebut nantinya utnuk mencatat pengunjung di setiap bengkel motor.

Upaya tersebut dilakukan Pemerintah untuk menggenjot penggunaan aplikasi PedduliLindungi di tempat usaha.

Tempat usaha tersebut salah satunya adalah bengkel motor.

Pemerintah pun bakal memberi sanksi tegas bilamana pemilik bengkel motor abai.

Tak tanggung-tanggung, sanksi pidana bakal diterapkan untuk memperkuat perealisasian kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru 2021, Selasa (21/12/2021).

Tito mengatakan, dirinya akan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk menerbitkan produk yang akan mengikat masyarakat.

Baca Juga: Bikers Gak Punya Sertifikat Vaksin di Aplikasi PeduliLindungi Gak Bisa Kemana-Mana, Cek Kenapa Belum Muncul

Menurutnya, dalam sistem aturan perundangan Indonesia, daerah bisa membuat dua jenis aturan, yakni peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada).

Posisi perda disebutnya lebih kuat, karena bisa memberikan sanksi pidana, denda, maupun administrasi.

“Tapi kalau perkada, peraturan kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, itu tidak bisa sanksi pidana, denda misalnya. Tapi sanksi administrasi,” ucap Tito.

Tapi dari segi kecepatan, dia akan meminta agar kepala daerah menerbitkan peraturan kepala daerah, misalnya peraturan gubernur.

Sebab, untuk menerbitkan perda, prosesnya agak panjang, karena harus melalui mekanisme di DPRD.

“Oleh karena itu hari ini saya keluarkan surat edaran agar para gubernur membuat peraturan kepala daerah. Itu sebentar saja dibuat," sambungnya.

“Isinya di antaranya adalah agar di ruang publik menerapkan aplikasi PeduliLindungi dan kemudian menegakkannya,” lanjut Tito.

Selain berisi keharusan menegakkan aplikasi PeduliLindungi, juga akan diatur sanksi administrasi.

Baca Juga: Aplikasi PeduliLindungi Bakal Jadi Dompet Digital, Gimana Ini Para Bikers?

Salah satu sanksi administrasi adalah pencabutan izin usaha untuk jangka waktu tertentu.

Dia menambahkan, setelah nataru, akan dilihat perkembangan kasus.

Kemudian akan mendorong agar sebelum pandemi selesai, penerapan aplikasi PeduliLindungi makin masif.

"Oleh karena itu kita ingin naikkan dari perkada menjadi perda. Sehingga bisa memberikan sanksi denda bagi tempat-tempat usaha, restoran, mal, dan lain-lain yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi,” urainya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul "Tak Gunakan Aplikasi Peduli Lindungi, Siap-siap Kena Sanksi Pidana"