Seperti rakyat di daerah yang justru tidak memperoleh subsidi lantaran tidak bisa gunakan MyPertamina disebabkan tidak punya gadget dan tidak ada akses internet.
“Nah, dengan potensi masalah tersebut, pembatasan Pertalite via MyPertamina sebaiknya dibatalkan,” terangnya.
Tekait pembatasan pembelian Pertalite, Fahmy menilai, pemerintah perlu menetapkan saja pengguna Pertalite hanya untuk motor.
Oleh karena itu, sarannya, akan lebih produktif bagi presiden Jokowi untuk mengupayakan subsidi yang lebih tepat sasaran sehingga dapat mengurangi beban APBN.
Dengan menurunkan beban subsidi BBM tentunya dana subsidi tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan IKN.
“Upaya itu sesungguhnya pernah dilakukan Jokowi di periode pertama pemerintahannya dengan memangkas subsidi BBM dalam jumlah besar demi membiayai pembangunan infrastruktur," tandas Fahmy.
Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul "Pakar Ekonomi UGM : Implementasi MyPertamina Bisa Terganjal Koneksi Internet"