Menurutnya, hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dan anggaran antara BBM umum dan BBM khusus penugasan yang dinilai sangat berbeda.
Untuk BBM umum, tata niaganya mendekati seratus persen mengikuti mekanisme pasar.
Sedangkan BBM khusus penugasan, tata niaganya seratus persen dikendalikan pemerintah, baik itu harga eceran, kuota, maupun wilayah distribusinya.
"Selisih antara harga keekonomian Pertalite dengan harga jualnya akan diganti (disubsidi) pemerintah melalui skema dana kompensasi kepada Pertamina." ujarnya.
"Hal ini karena Pertamina secara khusus mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan Pertalite," lanjutnya.
Ia pun meminta BPH Migas dan Pertamina tidak segan-segan bekerja sama dengan Kepolisian.
Hal ini nantinya juga terkait dalam pengendalian dan pengawasan distribusi BBM jenis Pertalite.
Baca Juga: Ini Asal-Asul Pertalite Hingga Jadi Pengganti BBM Jenis Premium
"Agar tidak terjadi penyimpangan oleh mereka yang tidak bertanggung-jawab, tidak tepat sasaran atau dimanfaatkan oleh mereka yang tidak berhak," tuturnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pertalite Gantikan Premium, Komisi VII DPR: Jangan Sampai BBM Ini Langka