Begini Penjelasan Pemerintah soal PPKM yang Dinilai Enggak Konsisten

By Albi Arangga, Rabu, 15 September 2021 | 21:05 WIB

Begini Penjelasan Pemerintah soal PPKM yang Dinilai Enggak Konsisten

Gridmotor.id - Semenjak adanya pandemi Covid-19, Pemerintah mengupayakan penanggulan tersebut.

Adapun salah satu caranya adalah membuat kebijakan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PPKM dicetuskan dengan harapan membatasi mobilisasi masyarakat yang menimbulkan kerumunan.

Akan tetapi publik banyak yang menilai kalau kebijakan PPKM tidaklah konsisten.

Biasanya yang dipermasalahkan publik soal esekusi aturan yang jadi ketentuan dalam PPKM.

Ada juga yang menilai kalau PPKM yang dalam esekusinya dinilai masih tumpang tindih alias pilih-pilih.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan komentarnya.

Luhut menyebut perubahan ini selalu mengacu pada kondisi yang terjadi.

Baca Juga: Simak! Berikut Wilayah yang Masih Zona Merah Covid-19 di Indonesia

Pemerintah melakukan ini, tak lain untuk dapat menemukan strategi yang tepat agar kepentingan kesehatan dan perekonomian masyarakat dapat sama-sama berjalan.

Hal tersebut diungkap Luhut dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Senin (13/9/2021).

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

 

"Mungkin hal ini (penanganan Covid-19) sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru, itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," terang Luhut.

Luhut mengatakan Presiden sebelumnya telah menyampaikan bahwa tujuan dan arah pengambilan kebijakan tetap dipegang secara konsisten.

Namun, strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan di lapangan.

Misalnya, kata Luhut, dalam penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelonggaran mobilitas masyarakat harus dilakukan mingguan.

Mengingat, pengambilan keputusan pelonggaran mobilitas masyarakat di suatu wilayah harus mengacu kepada data-data terkini.

"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini," tambah Luhut.

Baca Juga: Pemuda Ngamuk Saat Dicegat Polisi Karena Penyekatan Jalan, Endingnya Begini

Ini dilakukan karena virusnya yang selalu bermutasi.

Sehingga, penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

"Kita membaca bagaimana sifat varian Delta ini dan kita juga melakukan perubahan pada strategi kita untuk itu," terang Luhut.

Menurutnya, ini merupakan satu cara agar Indonesia dapat segera bangkit melawan Covid-19.

"Jadi bukan tidak ada konsistensi tapi kita menyesuaikan dengan sifat-sifat (virus varian Delta) ini dan (belajar dari) pengalaman-pengalaman di negara lain," kata Luhut.

Pada kesempatan tersebut, Luhut mengajak agar masyarakat terus memanjatkan doa dan tidak lengah dalam penerapan protokol kesehatan.


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Sebut PPKM Dianggap Tak Konsisten dan Sering Berubah-ubah, Luhut Beri Penjelasan Ini"