Simak Nih, Mahkamah Konstitusi Memutuskan: Sekarang Leasing dan Debt Collector Enggak Bisa Asal Tarik Mobil atau Motor, Begini Syaratnya

Gridmotor.id - Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur atau leasing tidak bisa asal tarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti motor atau mobil secara sepihak.

MK menyatakan, leasing harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan.

Baca Juga: Mantap, Polres Metro Depok Tangkap Dua Debt Collector Gadungan Setelah Merampas Motor, Ternyata Motornya Tidak Diserahkan ke Leasing

Baca Juga: Miris, Seorang Driver Ojek Online Kehilangan Motornya Setelah Dicegat 10 Orang Debt Collector Gadungan, Begini Kronologinya

Dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi.

"Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya 'cidera janji' (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia.

Maka, menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)," lanjut MK.

Adapun mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi terjadi.