Waduh, Kenapa Nih Ustadz Abdul Somad yang Juga Seorang Bikers Diundang Mengisi Kajian di Gedung KPK, Eh Pengundangnya Malah Mau Diperiksa

By Indra Fikri, Kamis, 21 November 2019 | 16:05 WIB

Ustadz Abdul Somad konvoi naik motor chopper bersama bikers di Batam

Gridmotor.id - Ustadz Abdul Somad atau akrab disapa UAS yang juga seorang bikers baru saja diundang ke kantor KPK untuk mengisi kajian.

Namun, Ketua KPK, Agus Rahardjo malah akan memeriksa pegawai KPK yang mengundangnya pada Selasa (19/11/2019).

Ia mengatakan, pimpinan KPK akan melakukan hal itu karena undangan tersebut tidak berdasarkan persetujuan Pimpinan KPK.

Hal itu dikarenakan menurut Pimpinan KPK, UAS pernah tersangkut kontroversi.

Baca Juga: Mantan Wakil KPK Penuhi Undangan Menteri BUMN, Naik Moge Piaggio Yang Harganya Bikin Melongo

Baca Juga: Enggak Nyangka, Begini Curhatan Artis Ariel 'NOAH' Yang Sudah Jadi Bikers Semenjak Duduk di SMA

Padahal Pimpinan KPK menginginkan setiap penceramah yang hadir merupakan penceramah yang dikenal inklusif atau terbuka dan tidak tersangkut kontroversi.

"Ya itu nanti kepada pegawainya kita periksa," kata Agus di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2019).

Ia pun mengaku baru dibertahu pada malam hari sebelum ceramah itu dilakukan pada Selasa (19/11/2019).

Tidak hanya itu, bahkan Agus mengatakan ia telah sempat melarang pegawai KPK yang terhimpun dalam wadah bernama BAIK untuk menghadirkan UAS namun larangan tersebut tetap diabaikan.

Baca Juga: Ditakuti Bikers, Tujuh Titik Jalur Tengkorak di Jawa Barat Dipasang Barrier

"Malamnya kita diberitahu ada UAS mau kajian Dzuhur, kita juga sudah jangan, jangan diundang."

"Karena beliau di beberapa waktu lalu kan pernah ada kontroversi. Kami mengharapkan kalo yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kita semuanya begitu," kata Agus.

Diberitakan sebelumnya, Ustaz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS meminta lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 menjaga amanah rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu diucapkan UAS ketika bertandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019) siang.

Baca Juga: Tegang, Video Bikers Yamaha NMAX Terlibat Keributan di Jalan, Sampai Terjungkal

Diketahui, Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pamolango, dan Alexander Marwata akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) Desember 2019.

"Siapapun nanti yang diberi amanah, siapapun dia, negeri kita akan tetap aman dan damai kalau dilaksanakan dengan amanah."

"Dan amanah itu akan ditanya oleh Allah siapapun tetap takut pada tuhan," ucap Ustaz Abdul Somad.

UAS menjelaskan maksud kedatangannya ke KPK adalah untuk memberi kajian dalam rangka penguatan mental untuk para pegawai KPK.

Baca Juga: Bikers Wajib Paham, Gear Ratio Motor Matic Cepat Jebol, Ternyata Penyebabnya Sepele

"Tentang integritas, bagaimana dalam islam kita diajarkan sebesar biji sawi. Pun kecurangan akan dituntut di hadapan Allah."

"Saya bercerita bagaimana dalam islam diajarkan kita tidak bergerak, padahal bergerak itu boleh, pada puasa kita tidak makan, padahal makanan itu halal," tuturnya.

"Karena hanya mendidik kita. Tidak ada gunakanya ibadah kalau kita aniaya orang, kita makan haram, doa tidak dikabulkan Allah."

"Hanya terkait hubungan kita dengan Allah habluminallah dan habluminannas," sambung UAS.

Baca Juga: Bikers Mendadak Geger, Sebut Harga Motor KTM Naik Akibat MotoGP, Cewek Ini Habis-habisan Dibully Netizen

Ustaz Abdul Somad juga tak lupa memberikan dukungan moral untuk pimpinan KPK 2015-2019.

Katanya, perbuatan rasuah mesti diberantas sampai ke akar.

Karena perilaku korup tidak sejalan dengan ajaran agama islam.

"Islam mengatakan tidak kepada khamar, tidak pada narkoba, tidak pada sogok, tidak pada rasuah."

Baca Juga: Demam Pasang Boneka Goyang di Setang Skutik, Harganya Murah Bikers Jadi Gak Gampang Emosi

"Maka mesti ada kekuatan dalam batin kita mendekat diri ke Allah," kata Ustaz Abdul Somad.

Sebelum ke KPK, katanya, ia sudah berkunjung ke dua instansi, yaitu kantor Direktorat Keuangan TNI dan ke kantor BUMN Dinas Kementerian Badan Pertanahan.